Keinginan pemerintah Jakarta untuk memberlakukan pajak 10% bagi warung makan dengan omzet 5 juta per bulan itu, memberikan kesan kurang pekanya pemerintah kepada ruang hidup (lebensraum) sosial masyarakat Jakarta pada masa ini. Padahal warung makan/warteg turut menghidupi kebutuhan makan para karyawan perusahaan. Maka apakah pemerintah Jakarta sudah memperhatikan kebersihan lingkungan mereka, dengan dinas kebersihan kota? Apakah pemerintah juga sudah memperhatikan keamanan lingkungan mereka dari pungli para preman? Lantas kalau pun pajak 10% itu diberlakukan, apakah pemerintah bisa memenuhi kewajibannya atas perlindungan dan keamanan? Berapa banyak personil pemerintah kota bisa dikerahkan untuk melindungi hak warung makan/warteg diseluruh kota Jakarta? Apakah pemerintah kota siap menampung banyak pengaduan/keluhan apabila hak-hak kebersihan, perlindungan, dan keamanan warung makan/warteg itu tidak terpenuhi? Ini semua menjadi perkara lucu, menggelikan, bahkan menyedihkan. Permasalahan banjir, permasalahan kemacetan saja sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, belum juga dapat terselesaikan, malahan ingin menambah masalah baru. Begitu banyak pertanyaan terlontar, bahkan begitu banyak pula prasangka buruk bagi kinerja pemerintah. Hal itu muncul karena sikap pemerintah kota sendiri yg kurang banyak berkomunikasi dengan warganya. Kurang peka terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah kota selama ini terkesan tebang pilih dan seringkali mengunakan perilaku “belah bambu”, yaitu menginjak yg bawah, dan mengangkat yg atas. Kurang tegas kepada para pengusaha besar, sebaliknya sering menyengsarakan pengusaha kecil. Sehingga terkadang atas alasan pengembangan bisnis, seringkali terjadi penyimpangan akan penggunaan lahan tata kota yg semestinya tidak boleh didirikan bangunan diatasnya. Sementara Satpol PP dengan beringasnya membersihkan tepi trotoar jalan dari pedagang kaki lima. Bukankah itu bukti nyata dari sikap tebang pilih dan perilaku belah bambu pemerintah kota?

Kesan negatif seperti itu pun, hadir kembali dengan adanya rencana pemerintah kota Jakarta untuk memberlakukan pajak bagi warung makan/warteg. Sepertinya pemerintah kota sedang mencari pemasukan baru dengan cara lebih mudah. Pemerintah bisa leluasa menekan para pengusaha kecil, tentu saja hal itu menjadi bukti kelemahan pemerintah kota. Dinas perpajakan kota Jakarta sepertinya lemah dan kurang tegas menuntut para pengusaha besar untuk membayar kewajiban pajak mereka. Lebih menyedihkan lagi apabila pemerintah Jakarta sudah dicemari mafia-mafia perpajakan, sehingga untuk kesekian kalinya masyarakat kecil menjadi korban pemerasan para elit penguasa. Sumber pendapatan kota Jakarta dari sektor pajak, harusnya banyak dipenuhi dari para pengusaha besar dan kaya, bukan dari para pengusaha kecil. Logikanya, pemerintah kota sepatutnya memberikan bantuan pengembangan usaha dan perlindungan keamanan bagi para pengusaha kecil, bukan sebaliknya malahan menjadikan mereka obyek pemerasan gaya baru atas nama “pungutan pajak.”

Pemerintah daerah kota Jakarta adalah penguasa kota dengan kewajiban membina dan melindungi warga/masyarakat kota. Pemerintah bukanlah penjajah dengan pekerjaan mengumpulkan upeti dari daerah vassal dengan cara mengancam dan menindas. Kota Jakarta/Batavia memang pernah dikuasai pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun bukan berarti pada masa ini pola pemikiran kolonialis itu berlaku kembali. Pemerintah kota Jakarta harus memiliki jiwa nasionalis, lebih berpihak kepada masyarakat, kepada pengusaha kecil. Pemerintah kota harus memberi ruang hidup (lebensraum) bagi mereka, lebih peka mencermati kehidupan perekonomian para pengusaha kecil. Para pengusaha yang telah terbukti mampu bertahan hidup saat krisis ekonomi pernah melanda negeri ini.

(061210)

Karena setiap orang tidak selalu benar dan tidak selalu salah, sebuah kritik/koreksi menjadi penting artinya bagi eksistensi seseorang. Meski bagi sebagian orang, seringkali kritik dipandang sebagai labeling akan ‘kelemahan.’ Padahal kalau disadari lebih dalam, justru pengetahuan akan kelemahan adalah kunci bagi pengembangan diri. Bahkan ada orang menilai bahwa kawan terdekat adalah ‘lawan tangguh’ yg selalu mencari-cari kelemahan. Sehingga memicu diri untuk selalu ‘membuka mata’ mengetahui titik-titik kelemahan untuk dapat diperbaiki. Tetapi tidak perlu seperti demikian, yaitu mencari musuh/lawan. Cukup dengan membuka diri untuk tidak bersikap ‘antikritik.’ Biarkan saja komentar, koreksi, atau saran itu mengalir secara deras. Bongkar setiap kran/katup keangkuhan dan egoisme negatif. Lantas dirikan sebuah wadah/penampungan tempat arus kritik itu bisa leluasa masuk. Disisinya dirikan tempat pengolahan kritik, agar dapat dijadikan bahan bakar pembangkit kesadaran dan perbaikan diri.

Memang bukan perkara mudah, sebuah kritik pastinya menganggu image/citra seseorang. Apalagi sudah dianggap mengusik akan ‘harga diri/pride’, sudah tentu akan memicu kemarahan. Bagi mereka yg ingin menjadi ‘orang besar,’ marah karena kritik haruslah dihindari. Karena sebaliknya kemarahan itu justru menjadi ‘klaim’ akan kelemahannya sendiri. Kalau pun kemarahan itu tidak dapat dihindari, jangan diperlihatkan dihadapan banyak orang. Jadikan marah itu api yg membakar semangat akan usaha-usaha perbaikan. Sebab tidak bijak menganggap diri paling baik, paling pandai, atau paling berkuasa. Pasti akan ada orang lain di sana yg bisa jadi jauh lebih berkualitas. Karenanya, perbaikan adalah suatu keniscayaan bagi setiap pribadi yg ingin menjadi atau belajar jadi ’orang besar.’ Pertanyaan sisipannya adalah untuk apa jadi ’orang besar’? Sederhana saja, karena ’sebaik-baik manusia adalah yg bermanfaat bagi manusia lain.’ Artinya bagi setiap pribadi pemilik jiwa ’perubahan’ dan terusik akan bentuk ’ketidakadilan,pelecehan,penindasan, dan kesewenang-wenangan,’ sudah patut bagi mereka menjadi ’orang besar.’

Sebaik-baik kritik datang dari diri sendiri, biasanya disebut sebagai otokritik. Tetapi kebanyakan orang seringkali lupa untuk melakukan introspeksi. Padahal seringkali terdengar istilah ’evaluasi,’ dalam suatu kegiatan, misalnya. Perihal evaluasi pun secara substansi adalah bagian dari introspeksi/otokritik. Terkadang pula sebuah otokritik sulit dilakukan, maka terbuka akan kritik dari luar perlu adanya. Sebuah nasihat juga bagian dari kritik, kalau boleh memberikan istilah, nasihat/teguran sebut saja sebagai ’soft-critics.’ Selanjutnya kritik eksternal itu bisa datang darimana saja, bisa dari teman, keluarga, atasan, bawahan, presiden, rakyat jelata, suami, ataupun istri, jangan sungkan untuk menerima kritik tersebut. Boleh jadi kritik itu merupakan bentuk perhatian seseorang kepada orang lain. Boleh jadi kritik itu merupakan bentuk harapan adanya perbaikan yg imbasnya adalah untuk perbaikan hidup banyak orang. Bahkan bisa jadi, kritik itu adalah bentuk ’penyelamatan’ dari kehinaan/keterpurukan seseorang kalau ia mau menyadarinya.

Kritik memang selalu mengusik, namun sikap antikritik justru akan mencabik diri sendiri. Kritik bisa dikelola secara baik, karena kritik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kelemahan. Menolak kritik artinya menolak lingkungan. Lantas apa gunanya seseorang yg ditolak dalam lingkungannya? Bukankah ia sama seperti seekor ikan dalam kolam yg hidup tanpa air?

(290910)

Apakah masih tersisa harapan bagi negeri ironi seperti ini? Seakan mengurai benang kusut tanpa tahu ujung pangkalnya, atau seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bangsa besar diatas luas hamparan tanah kepulauan, berlimpahan kekayaan alam di permukaan hingga dasar bumi. Namun mengingkari cita-cita agung sebagaimana tertulis di alinea keempat pembukaan konstitusi. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Karut marut selalu saja membayangi perjalanan republik gemah ripah loh jinawi, menjadi tabir bagi kontribusi putra putri bangsa. Mereka seharusnya memiliki integritas untuk memelihara kemerdekaan. Tetapi semua asyik tenggelam dalam kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan. Padahal itu semua sekedar sarana untuk didedikasikan bagi kemakmuran rakyat.

Bangsa ini terombang-ambing diatas gelombang zaman. Sentimen primordial muncul dalam bentuk konflik laten keagamaan. Lemah sudah kesadaran akan kebinekaan. Pluralitas harusnya menjadi modal kemajuan, namun dari situ konflik muncul melalui kauvinis-kauvinis lokal antar agama, antar organisasi, dan kelompok sosial. Kebenaran ditafsirkan masing-masing tanpa memperhatikan lagi nilai moral dan toleransi. Pertikaian dan perselisihan dipertontonkan. Ditambah lagi dengan kesenjangan ekonomi yang tak kunjung reda. Mulai dari sudut kota hingga pelosok desa, kemiskinan terus merayap di bawah kaki-kaki kapitalis yang manja dipelihara elit penguasa. Mereka pun setengah hati mengharamkan korupsi, tebang pilih menyeret koruptor kakap masuk penjara. Padahal pelaku korup itu lebih baik dikebumikan saja. Sementara falsafah negeri pun sedemikian tereliminasi. Lima sila sebagai pilar tidak lagi mewarnai langkah anak bangsa. Ketuhanan, tetapi agama diperjualbelikan, agama menjadi alat legitimasi anarki, bahkan mengancam eksistensi agama lain. Kemanusiaan, namun toleransi luntur digerus kepentingan kelompok, muncul arogansi birokrasi, kepercayaan masyarakat sirna pada aparatur negeri. Persatuan perlahan terkoyak individualitas, begitu menyedihkan. Kerakyatan, hanya sekedar janji-janji kampanye politik. Sementara keadilan sosial, sebatas milik segelintir orang.

Bukankah bangsa ini lahir dari beragam peradaban, bangsa ini lahir dari bermacam bentuk penjajahan, dan bangsa ini pernah memiliki putra-putri terbaik yang telah membawa negeri ini kedepan pintu gerbang kemerdekaan. Bangsa ini membutuhkan penguasa yang memiliki ketegasan untuk mengangkat kembali harga diri. Bangsa ini membutuhkan elit penguasa yang sanggup memanusiakan manusia. Ketika petani mudah memperoleh pupuk dan menjual gabah dengan harga memadai, ketika nelayan mudah memperoleh sarana mencari ikan, ketika pengusaha kecil mudah melakukan pinjaman modal, ketika prasarana sekolah menjadi layak bagi siswa-siswi, ketika pedagang tenang berjualan tanpa pungli, ketika ibu rumah tangga mudah dan murah membeli sembako, ketika pekerja pabrik layak terpenuhi upahnya, ketika tenaga kerja di luar negeri terlindungi hak dan keselamatannya, ketika rumah sakit tidak bersikap diskriminasi, ketika istana penguasa tidak angkuh dan antikritik, ketika gedung perwakilan ramah membuka tangan menerima aspirasi. Hal ini adalah tanggung jawab elit penguasa, harus diwujudkan secara utuh, tidak parsial, apalagi mengandalkan satu sama lain. Ini kerja bersama, bukankah slogan itu bunyinya ‘bersama kita bisa.’ Bukan dengan janji, bukan dengan lips-service atau politik pencitraan, bukan dengan seminar, lokakarya, atau wacana di media massa, namun sebuah ketegasan dan totalitas dari tindakan nyata.

Bukankah sejarah telah mencatat salah satu dari putra bangsa terbaik, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ia bernama Soekarno. Presiden pertama republik ini, tidak hanya memiliki karisma bagi para pendukungnya, namun disegani di Asia bahkan sampai ke dunia barat. Dalam salah satu pidatonya, ia mampu menjaga martabat bangsa, ia mengatakan ‘go hell with your aid’ kepada barat, ia lebih memilih untuk berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Ia juga pernah menyatakan keluar dari PBB, karena Malaysia dianggap boneka barat terpilih sebagai anggota dewan keamanan PBB. Ia pernah memberikan tanah bagi rakyat melalui ‘land reform’, ia juga melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, ia juga melakukan intervensi perusahaan yang menyangkut hajat hidup rakyat supaya dikelola pemerintah. Vivere pericoloso, hidup menyerepet bahaya, memang tindakan berani yang pernah dilakukan putra bangsa ini. Meski tidak sedikit program mengalami kegagalan, karena saat itu situasi negeri banyak pemberontakan, setidaknya presiden pertama ini telah menunjukan sikapnya sebagai seorang pemimpin besar. Maka adakah sikap keberanian dan keberpihakan pada rakyat dimiliki para elit penguasa di masa ini?

Negeri ini penuh dengan ironi. Republik pesakitan jadi bulan-bulanan kelinci percobaan kekuatan asing. Begitu lugunya di iming-iming program bantuan yang realitanya adalah hutang. Ketergantungan dengan dunia barat, sehingga mudah ditakut-takuti perginya investasi. Belum lagi perihal nilai dasar komunal, etika hidup ketimuran juga dihajar habis-habisan. Negeri ini telah kehilangan jati dirinya, jati diri merah putih. Merah putih sebagai panji yang harusnya selalu berkibar hati putra putri pertiwi. Merah ibarat darah yg mengalir sebagai tanda ikatan, sebagai bentuk ketegasan dan keberanian tindakan. Putih ibarat kesucian hati akan kesetiaan dan kejujuran untuk totalitas memperjuangkan nasib bangsa. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun jenis kelaminnya, apapun partai politiknya, apapun organisasi massanya, semua adalah putra-putri bangsa yang memiliki merah putih, yang mewarisi anugerah kemerdekaan.

Maka apakah masih ada harapan bagi republik ini? Bukankah pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu telah menjadi bukti bahwa harapan (untuk merdeka saja) ternyata bisa diwujudkan? Rakyat kecil sudah begitu tangguh bertahan hidup, sudah begitu rela menyerahkan kepercayaan untuk dikelola elit penguasa. Jangan sampai rakyat kecil ini meronta dan tersiksa, jangan sampai negeri ini kembali terkoyak oleh revolusi, sebab seringkali revolusi memangsa anak bangsanya sendiri.

Jakarta adalah kota besar penuh hiruk pikuk, tak pernah berhenti dari beragam aktifitas penghuninya. Pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi, jalan-jalan arteri selalu saja penuh lalu-lalang kendaraan. Mobil angkutan, mobil pribadi, juga sepeda motor, terus saja memenuhi ruas jalan, bahkan bertambah jumlah setiap harinya. Tidak heran jika ‘macet’ menjadi sebuah keniscayaan bagi ibu kota Negara Indonesia ini. Penambahan dan pelebaran ruas jalan tidak mampu memberi solusi kepadatan lalu lintas di kota ini. Pun konon kabarnya, pengadaan transportasi massal Transjakarta (busway) sebagai salah satu penanggulanggan kemacetan, justru memicu masalah baru. Terang saja, sebab peruntukan jalan bagi Transjakarta malahan menyita lahan jalan yang biasa digunakan kendaraan pribadi serta umum lainnya.

Kemacetan selalu dikeluhkan pengguna jalan, bukan hanya mereka yang tinggal di Jakarta, namun juga para komuter dari luar kota. Sudah pasti masalah ini menjadi perhatian utama pemerintah kota. Sayangnya, belum ada metode jitu untuk lepas dari problematika klasik ini. Penerapan ketentuan three in one (7.00–10.00 dan 16.30–19.00), pembangunan busway Transjakarta, belum menunjukan dampak berarti, apalagi blueprint tentang monorail atau subway (kereta bawah tanah) begitu jauh dari harapan. Hal tersebut bahkan akan merombak tata kota, membongkar jalur fly-over, under-pass, lahan/jalur hijau pepohonan jalan, juga jalur kabel serat optik dalam tanah.

Ada beberapa alternatif lain untuk mengatasi macet. Akhir-akhir ini seringkali televisi menayangkan sebuah dialog bagaimana cara mengatasi kemacetan. Antara lain dengan membenahi sarana angkutan umum/angkutan kota (angkot). Bagaimana mengelola angkot supaya nyaman dan menjadi pilihan transportasi banyak orang. Lainnya adalah bagaimana membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, seperti mobil misalnya. Begitu pelik, memang. Disatu sisi, pemerintah kota cenderung menuding bahwa kemacetan terkait dengan pengelolaan angkutan umum. Namun disisi lain, masalah pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi kurang diperhatikan pemerintah. Mari berpikir secara radikal. Jika boleh menganalisa secara empiris, manakah lebih banyak memenuhi jalan raya. Angkutan umum atau kendaraan pribadi. Kemudian, manakah lebih tua usia kendaraan di jalan, kendaraan umum-kah atau kendaraan pribadi. Tidak perlu terburu-buru bicara statistik, secara kasat mata saja, bukankah semua orang bisa memperhatikan. Penghuni jalan di Jakarta kebanyakan adalah kendaraan pribadi, yaitu mobil dan sepeda motor. Bukti lain mengapa kendaraan umum pertambahan jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding kendaraan pribadi, karena angkot tua masih banyak beroperasi. Artinya, pengelola angkot masih mempergunakan angkot-angkot lama layak pakai dengan alasan meminimalisir biaya produksi. Sementara itu setiap hari mungkin hitungan jam, konsumsi permintaan kendaraan pribadi terus menerus bertambah. Terlebih dengan adanya kredit ringan bagi konsumen, sehingga mudah sekali memperoleh kendaraan bermotor.

Hal lain yang menarik dicermati, secara tidak langsung pemerintah kota (dalam statemen-nya disebuah stasiun televisi) menunjukan asumsi bahwa jika angkutan umum dikelola baik dan nyaman, maka banyak pengguna kendaraan pribadi akan pindah ke angkutan umum. Asumsi ini, sepertinya ingin mencoba menjustifikasi bahwa alasan orang memiliki kendaraan secara pribadi karena tidak memadainya angkutan umum sebagai sarana transportasi. Asumsi tersebut ada benarnya, namun ada sudut pandang lain yang penting juga diperhatikan, yaitu prsikologi massa. Prestise psikologis orang kota, adalah psikologi massa yang jarang diperhatikan. Kemungkinan besar belum ada penelitian lebih lanjut tentang psikologi ini. Orang kota, kebanyakan adalah kelas menengah, berpenghasilan tetap, sehingga sebuah prestise bila mereka memiliki kendaraan pribadi. Semacam tingkat aktualisasi diri, sebagaimana Maslow mengemukakan dalam Piramida Maslow. Sehingga, senyaman apa pun angkutan umum nantinya, prestise orang kota untuk memiliki kendaraan pribadi akan tetap ada. Hal ini berhubungan dengan psikologi massa orang kota/kelas menengah di negara berkembang seperti Indonesia. Kecuali di negara maju seperti negara-negara eropa, prestise psikologis tersebut bukan lagi tertuju pada materi/kepemilikan pribadi namun lebih pada keahlian, pendidikan, dan profesionalitas. Itu-lah salah satu bentuk aktualisasi diri bagi orang kota di negara-negara maju.

Apabila kepemilikan kendaraan pribadi merupakan bentuk dari aktualisasi diri orang kota, senyaman apapun pengelolaan angkutan umum, sekali lagi tidak dapat dijadikan pengalih agar orang kota menggunakan angkot. Sehingga pemerintah harus tegas untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan. Pembatasan ini bisa dilakukan melalui one house one car, satu rumah satu mobil. Syarat kepemilikan bukan hanya atas dasar kartu identitas/KTP tapi juga harus berdasarkan kartu keluarga/KK sehingga jelas batas kepemilikan kendaraannya. Pemerintah kota juga harus berani membatasi pasokan kendaraan pribadi bagi dealer-dealer kendaraan di Jakarta. Barulah kemudian, dibuat ketentuan dan petunjuk jelas bagi syarat kelayakan kenyamanan angkutan umum. Apabila pengelola angkot tidak mematuhi, pemerintah harus tegas memberi sanksi pencabutan izin trayek. Satu hal lagi, untuk mengatasi kemacetan, pemerintah dapat membuat peraturan bagi perusahaan swasta di Jakarta yang memiliki banyak karyawan. Pengusaha harus menyediakan kendaraan jemputan bagi karyawan. Konsekwensinya, pemerintah kota harus memberikan insentif pengurangan jumlah pajak perusahaan tersebut, selisihnya dapat dimanfaatkan untuk alokasi dana perawatan kendaraan jemputan. Pemerintah kota harus berani melakukan terobosan baru, demi untuk kelancaran produktifitas pekerja Jakarta. Mobilitas pekerja mempengaruhi kinerja perusahaan. Semakin maju perusahaan maka semakin besar pajak disetor ke pemerintah kota. Secara tidak langsung pekerja Jakarta adalah aset pendapatan kota. Sehingga kewajiban penyediaan kendaraan jemputan adalah alasan logis sebagai bagian solusi mengurangi kemacetan di Jakarta.

Pada dasarnya kemacetan di Jakarta bukan karena masalah ruas jalan atau jumlah kendaraan, namun bisa jadi yang macet adalah ketegasan akan tindakan pemerintah kota Jakarta sendiri.

(260701)

BPUPK(I) pada saat itu bersidang 2 kali. Pertama tanggal 28 Mei–1 Juni 1945, dan kedua tanggal 10–16 Juli 1945. Pada saat reses menuju sidang yang kedua, kesembilan orang founding fathers yaitu, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Mudzakkir, Wachid Hasjim, Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosoejoso, merumuskan dasar negara yang akan dikemukakan nanti pada sidang kedua BPUPK(I). Dengan kesepakatan bulat kesembilan founding fathers memberi nama rumusan dasar negara itu sebagai Piagam Jakarta/Jakarta Charter. Isinya adalah:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. (menurut) dasar kemanusian yang adil dan beradab;
3. persatuan Indonesia;
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta itu selanjutnya dimasukkan kedalam draft pembukaan UUD negara. Pada tanggal 16 Juli 1945, Ketua Sidang dr. Radjiman Widyodiningrat menutup sidang dengan suara bulat dari peserta sidang untuk menerima draft rumusan dasar negara dan UUD tersebut. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnyatanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan draft dasar negara termasuk UUD menjadi Konstitusi Negara/UUD Negara Republik Indonesia. Namun dalam dasar negara terdapat perubahan dari yang telah disepakati sebelumnya. Wakil-wakil dari timur Indonesia (Latuharhary, Dr. Sam ratulangi, I Gusti Ketut Pudja) meminta agar 7 kata pada pasal 1 dari Piagam Jakarta yang saat itu mereka anggap mengandung unsur ketersinggungan antara Islam dan nonIslam, dihapuskan saja. Terjadilah lobi antara Moh. Hatta, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), Wachid Hasjim (NU), dan Teuku Moh. Hassan. Pada akhirnya kalangan Islam menerima penghapusan 7 kata tersebut dengan alasan UUD harus segera ditetapkan agar Negara Republik segera berdaulat. Selain itu para founding fathers dari kalangan Islam menyakini bahwa UUD tersebut dapat diperbaiki kemudian saat MPR/Majelis Permusyawaratan Rakyat nanti terbentuk. Melalui MPR dikemudian hari para wakil-wakil dari kalangan Islam dapat memperjuangkan kembali gagasan-gagasan Islam dalam konstitusi.

Beberapa tahun kemudian setelah Pemilu 1955 selesai dilangsungkan, konsep Piagam Jakarta kembali lagi diperjuangkan melalui Dewan Konstituante/Dewan pembuat UUD. Namun hal tersebut belum lagi terwujud, sudah tereliminir dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno dalam dekritnya menyatakan untuk kembali kepada UUD 1945, hasil ketetapan tanggal 18 Agustus 1945 sebelumnya.

Pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, ataukah 18 Agustus 1945?

Istilah “pancasila” memang lahir pada tanggal 1 Juni 1945, namun isinya tidak seperti apa yang ada saat ini dalam pembukaan UUD. Bukan pula seperti isi dari Piagam Jakarta. Isi pasal-pasal dalam Pancasila hingga saat ini adalah tetap sebagaimana hasil dari ketetapan founding fathers tanggal 18 Agustus 1945, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebagai anak bangsa, memahami kembali proses panjang mendirikan negara yang berdaulat adalah suatu keharusan. Begitu pluralitasnya Bangsa Indonesia, bukan hanya suku dan agama, namun ideologi pun mengalami perseteruan yang panjang dan melelahkan. Setiap orang atau setiap kalangan pada dasarnya bebas menganut ideologi apa pun, namun dalam sebuah negara kepentingan rakyat adalah lebih utama apalagi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bukankah para founding fathers dari beragam ideologi itu telah duduk bersama dalam mendirikan negara ini. Maka anak bangsa pun dapat duduk bersama dalam menyikapi segala perbedaan, hanya demi menjaga persatuan dan kedaulatan Republik ini.

(010610 menyempurnakan tulisan terdahulu it was born on 1 June 1945)